Desakan untuk Segera Sahkan RUU PRT

JAKARTA,Lenterakristiani.com-Biro Perempuan dan Anak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (BPA PGI) pada Selasa (15/9), melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) yang hingga saat ini belum disahkan. Sejumlah narasumber pun dihadirkan untuk menggodok persoalan ini.

Sebagaimana diketahui, tercatat 16 tahun lamanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) menemui jalan buntu di parlemen. Terbaru, RUU ini telah disetujui di tingkat Badan Legislatif (Baleg), tetapi nyatanya tidak menjadi agenda pembahasan di rapat Paripurna DPR pada Juli lalu. Akibatnya, RUU PPRT bersama 15 RUU lainnya tidak masuk dalam evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Seperti diketahui sebelumnya, sehubungan Pandemi Covid-19, DPR melakukan evaluasi atas Prolegnas 2020 yang telah disetujui sebelumnya.

Mengawali FGD, Ketua Umum PGI, Pdt. Gomar Gultom, dalam paparannya menegaskan bahwa manusia, apapun stastus sosial dan pekerjaannya, adalah sama dan segambar Allah. Sebab itu, meski ia bekerja sebagai PRT perlu dipandang juga sebagai manusia yang memiliki hak yang sama seperti pekerja lainnya.

“Sikap PGI dalam hal ini tetap mendorong gereja-gereja untuk turut mendukung RUU untuk disahkan menjadi undang-undang sekaligus mempraktikan dalam keseharian untuk memberlakukan sesama, khususnya PRT sebagai manusia seperti pekerja lainnya,” ujar Pdt. Gomar.

Sedangkan dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Ari Ujianto  menginformasikan jumlah PRT terus bertambah dan kebanyakan perempuan, yang rentan akan tindak kekerasan dan upah yang kecil. “RUU ini perlu segera disahkan sebagai UU yang di antaranya mengatur masalah kerentan dan upah yang rendah tadi. Semua pihak perlu ikut mendorong RUU ini jadi UU. Kami terus menerus mengkampanyekan dan mengadvokasi semua pihak khususnya DPR agar segera disahkan menjadi UU,” katanya.

Irham Saifuddin dari ILO juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, semua pihak perlu mendorong agar RUU ini segara disahkan. “Dampaknya sangat besar juga bagi negara-negara di luar Indonesia. Apalagi Indonesia juga sudah meratifikasi aturan yang telah ada sebelum RUU ini digodok,” tandas Irham.

Sementara itu, Anggota Baleg DPR RI dari Partai Nasdem Willy Aditya menjelaskan, RUU ini telah dibahas dalam Baleg dan pimpinan DPR. Namun, dirinya tidak mengetahui mengapa tidak sampai dibawa ke paripurna. “Saya meminta teman-teman dari Jaringan Masyarakat Sipil membantu kami untuk bersuara lebih keras, sementara saya terus meloby pimpinan dan anggota dewan lainnya, agar dalam sidang paripurna pada 8 Oktober nanti RUU ini menjadi pembahasan,” katanya.

FGD yang dilaksanakan via zooming ini, diikuti oleh peserta dari berbagai lembaga, yang mendukung upaya pengesahan segera RUU PRT ini. Seperti yang disampaikan oleh Theresia Winarni dari Komnas Perempuan. Menurutnya, Komnas Perempuan sudah mendekati semua pihak, termasuk PDIP untuk membicarakan hal ini. “Kami sudah dua kali dijanjikan bertemu tapi belum pernah terlaksana. Entah  apa alasannya sampai dua janji itu tidak terjadi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, peserta juga mendorong semua pihak, terkhusus lembaga keagamaan seperti PGI, untuk membantu melakukan loby ke fraksi-fraksi yang ada di DPR RI, agar RUU PRT ini dibawa dalam sidang paripurna untuk disahkan. “Kami sangat mengapresiasi PGI yang menginisiasi acara ini,” ujar Irham Saifuddin. (Marks)

Facebook Comments

Default Comments (0)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*